Apa Perbedaan UMP, UMK, dan UMSK?

Kita tentu sudah pernah mendengar mengenai upah minimum regional atau yang lebih dikenal dengan UMR bukan? Berdasarkan peraturan yang baru UMR sudah dihapuskan dan diganti dengan UMP, UMK, dan UMSK. Lalu apa perbedaan UMP, UMK, dan UMSK?

Bagi kamu yang ingin mencari pekerjaan atau baru mulai kerja, kamu wajib tau mengenai UMP, UMK, dan UMSK, berikut penjelasannya:

Perbedaan Dasar UMP, UMK, dan UMSK

UMP, UMK, dan UMSK merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai patokan atau standar bagi pengusaha dalam memberikan gaji kepada karyawan.

UMP adalah upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dibantu oleh DPRD dan pihak-pihak terkait. Penetapan UMP ini dilakukan oleh gubernur setiap satu tahun sekali dengan memperhitungkan banyak aspek. Salah satu aspek yang dijadikan patokan untuk menentukan UMP adalah kebutuhan hidup minimum dalam sebuah provinsi.

UMP ini berlaku untuk semua sektor industri yang ada di provinsi tersebut. Di tingkat provinsi selain UMP juga terdapat UMSP yaitu upah minimum sektoral provinsi. UMSP ini berlaku pada industri sektor tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

UMP biasanya diumumkan oleh setiap gubernur provinsi setiap tanggal 1 November. Tentu saja besaran UMP setiap provinsi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan minimalnya.

Berbeda dengan UMP, UMK adalah upah minimum kabupaten/kota yang berlaku dalam sebuah kota atau kabupaten tertentu. Besaran UMK setiap kota atau kabupaten ditentukan oleh gubernur dengan dibantu oleh bupati dan walikota.

Setiap kota mempunyai UMK yang berbeda-beda sesuai dengan tarif atau biaya hidup minimal di kota tersebut. Sama dengan UMP, UMK ditetapkan setiap tahun, hanya saja waktu yang berbeda. UMK ditetapkan setiap tanggal 21 november dan diumumkan secara serentak.

UMK berlaku untuk semua pengusaha industri tanpa terkecuali. Artinya setiap pengusaha wajib memberikan upah minimum sesuai dengan UMK yang sudah berlaku.

Sedangkan UMSK adalah upah minimum sektoral kota, hampir sama dengan UMSP, hanya saja UMSK lebih khusus untuk suatu kota atau kabupaten. Besaran UMSK ini juga disesuaikan dengan jenis industrinya dan dibagi menjadi beberapa sektor industri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa UMP, UMK, dan UMSK mempunyai perbedaan dasar pada cakupan area berlakunya. UMP berlaku untuk seluruh provinsi, sedangkan UMK dan UMSK cakupannya hanya kota dan kabupaten.

Alasan Adanya UMP, UMK, dan UMSK

Diberlakukannya UMP, UMK, dan UMSK ini merupakan kebijakan pengupahan dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja. Pengusaha tidak bisa mengupah pekerjanya secara sewenang-wenang dengan adanya peraturan ini.

Minimal pengusaha wajib membayar gaji karyawannya sama dengan UMP atau UMK yang berlaku. Pemberian upah ini disesuaikan juga dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.

Tujuan ditetapkannya UMP, UMK, dan UMSK ini juga sebagai wujud nyata pelaksanaan Pancasila dan GBHN yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya UMP ini maka pendapatan bisa merata untuk semua pekerja.

Tidak hanya itu, UMP, UMK, dan UMSK juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Dengan diberlakukannya upah minimum ini maka pekerja lebih terlindungi hak-haknya. Karena salah satu hak dari pekerja adalah mendapatkan gaji yang layak.

UMP, UMK, dan UMSK yang berlaku di provinsi dan kabupaten atau kota ini juga bisa menjadi tolak ukur kemajuan ekonomi daerah tersebut. Jika upah minimum yang berlaku tinggi dan selalu ada peningkatan berarti taraf hidup masyarakat juga meningkat.

Cara Penerapan UMP, UMK, dan UMSK

Ketentuan UMP, UMK, dan UMSK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus diterapkan oleh semua pengusaha. Lalu bagaimana penerapannya jika dalam suatu provinsi terdapat UMP, UMK, dan UMSK.

Penerapan upah minimum yang menjadi acuan pertama adalah UMP. Namun jika di sebuah provinsi terdapat UMK maka yang berlaku pada setiap kota dan kabupaten adalah UMK. Besaran UMP dan UMK tentu saja berbeda, nilainya lebih besar UMK dibandingkan dengan UMP.

Untuk industri sektoral jika dalam provinsi tidak ada UMSP maka yang digunakan dasar pengupahan adalah UMP. Namun jika terdapat UMSP dan UMSK maka yang digunakan adalah UMSK. Peraturan ini wajib ditaati oleh semua industri sektoral yang ada di Indonesia.

Penghitungan UMP, UMK, dan UMSK secara umum adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Jadi total upah yang didapat dalam satu bulan minimal sama dengan UMP atau UMK atau UMSK dan sudah termasuk tunjangan didalamnya.

Mekanisme pembagian gaji pokok dan tunjangan ini disesuaikan dengan peraturan perusahaan masing-masing. Pada dasarnya gaji satu bulan pekerja tidak boleh kurang dari upah minimum yang sudah ditentukan.

Nah itulah perbedaan UMP, UMK, dan UMSK beserta penerapannya. Seorang pengusaha dan pekerja wajib tahu upah minimum yang masih berlaku di kota atau kabupaten masing-masing. Setiap akhir tahun besaran upah minimum ini pasti bertambah dan langsung diterapkan pada bulan januari tahun depannya.